JAKARTA, Ketikan.com — Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menurun pada Kuartal I 2026.
Laporan National Kawula17 Survey (NKS) mencatat NET score keyakinan publik hanya berada di angka 6 persen.
Survei yang dirilis Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) itu menunjukkan angka tersebut menjadi yang terendah sejak awal masa pemerintahan. NET score merupakan selisih antara responden yang yakin dan tidak yakin terhadap kinerja pemerintah.
Pada periode sebelumnya, NET score tercatat sebesar 25 persen pada Kuartal IV 2025, 16 persen pada Kuartal III 2025, 10 persen pada Kuartal II 2025, dan 29 persen pada Kuartal I 2025.
Secara rinci, sebanyak 38 persen responden menyatakan yakin terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, 32 persen menyatakan tidak yakin dan 29 persen lainnya mengaku agak yakin.
Berdasarkan laporan tersebut, keyakinan publik dipengaruhi oleh faktor personal Prabowo Subianto, hubungan internasional, serta komitmen pemberantasan korupsi. Adapun keraguan publik dipicu oleh maraknya kasus korupsi, persepsi pejabat yang tidak kompeten, serta kondisi ekonomi yang memburuk.
Selain itu, indeks persepsi kinerja pemerintah juga mengalami penurunan sebesar 0,3 poin dibandingkan Kuartal IV 2025. Pada kuartal sebelumnya, indeks berada di angka 5,7 dan turun menjadi 5,4 pada Kuartal I 2026.
Isu ekonomi masih menjadi perhatian utama masyarakat. Tingkat kekhawatiran terhadap pengangguran mencapai 45 persen, sementara kenaikan harga kebutuhan pokok berada di angka 43 persen.
Tekanan terhadap daya beli serta sulitnya memperoleh penghasilan dinilai menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi negatif terhadap kinerja ekonomi nasional.
Di sisi lain, terdapat kesenjangan antara target kebijakan dan realisasi di lapangan, khususnya terkait program penciptaan 19 juta lapangan kerja. Sebanyak 54 persen responden menyatakan tidak puas terhadap program tersebut.
Akumulasi tekanan ekonomi, terutama mahalnya harga pangan dan rendahnya penyerapan tenaga kerja, turut membentuk sentimen publik hingga awal 2026.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menjalankan sejumlah program strategis. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional pada 1 Mei 2026.
Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah bagi buruh yang berlokasi di sekitar kawasan industri. Program tersebut dilengkapi fasilitas pendukung seperti daycare, sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun serta tenor cicilan rumah hingga 40 tahun.
Di sektor regulasi, Prabowo juga meminta agar pembahasan undang-undang ketenagakerjaan segera dirampungkan bersama DPR RI.
“Saya juga memberi instruksi ke Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera bersama DPR RI selesaikan rancangan ketenagakerjaan, kalau bisa tahun ini juga harus selesai,” ujar Prabowo.
Survei NKS Kuartal I 2026 dilakukan pada 13–16 Maret 2026 terhadap 387 responden di seluruh Indonesia. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan daring. (Sumber/Goodstats)***
