SUMENEP, Ketikan.com — Ketua Pansus LKPj DPRD Sumenep, Hosnan, menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep sepanjang 2025 berjalan cukup baik.
Meski begitu, masih memerlukan penguatan di sejumlah sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Hosnan menyebut evaluasi penting dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
Ia menyoroti perlunya penguatan kebijakan publik agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan yang disusun pemerintah daerah harus menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Tujuannya, setiap program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ujarnya, Jumat (8/5).
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah serta peningkatan kapasitas aparatur.
”Keberhasilan implementasi program daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam membaca kompleksitas persoalan di lapangan. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi yang efektif antarorganisasi perangkat daerah bersama seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif.
“Sumenep terdiri dari daerah daratan dan kepulauan. Kondisi itu membutuhkan pendekatan kebijakan yang inovatif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah secara merata,” ucapnya.
Selain itu, DPRD mendorong kebijakan berbasis data, penguatan sinergi perangkat daerah, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
”Peningkatan kinerja pengawas internal, mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah hingga desa perlu diprioritaskan pengelolaan anggaran agar lebih tertib, disiplin, dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.***
