JAKARTA, Ketikan.com — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian pada babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri serta sistem pelaksanaan lomba.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Akbar, dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (12/5).
Akbar menyayangkan insiden yang terjadi pada Sabtu (9/5) tersebut. Ia menekankan pentingnya juri bersikap objektif serta responsif terhadap keberatan peserta selama perlombaan berlangsung.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya dugaan kelalaian teknis panitia dan juri, termasuk pada aspek tata suara hingga mekanisme pengajuan banding.
“Saya melihat, lomba cerdas cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” ujarnya.
Sebelumnya, tiga SMA berkompetisi pada babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalbar di Pontianak, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Namun, lomba tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial setelah muncul dugaan kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Respons juri terhadap keberatan peserta juga ikut menjadi sorotan warganet.
Dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube MPRGOID, polemik bermula saat pertanyaan terkait lembaga yang memberi pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK.
Jawaban yang disampaikan peserta dari SMAN 1 Pontianak dinilai tidak lengkap oleh juri dan dikenai pengurangan nilai.
Namun pada sesi berikutnya, jawaban serupa dari peserta lain dinyatakan benar oleh dewan juri.
Peserta dari SMAN 1 Pontianak kemudian menyampaikan keberatan karena merasa menjawab dengan substansi yang sama. Namun juri tetap pada keputusan awal dengan alasan perbedaan artikulasi jawaban.
“Keputusan saya kira di dewan juri, ya,” ujar salah satu juri dalam sesi tersebut.
Insiden ini memicu diskusi publik terkait konsistensi penilaian dan transparansi dalam pelaksanaan lomba tingkat nasional tersebut.***
