Jakarta, Ketikancom – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh diberhentikan sebelum masa kontraknya berakhir.
“Pada intinya, sebetulnya PPPK itu kan kalau dia belum selesai kontraknya kan tidak boleh dihentikan, tidak boleh dipecat,” ujar Rini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi kekhawatiran adanya rencana pemerintah daerah memberhentikan PPPK akibat keterbatasan anggaran, seiring penerapan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai Januari 2027.
Rini menegaskan, pengangkatan PPPK dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan publik. Selain itu, instansi pemerintah juga telah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) saat merekrut PPPK.
“Begitu dia menjadi ASN, ya, kita harus melakukan perlindungan kepada ASN itu,” tegasnya.
Terkait aturan pembatasan belanja pegawai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Rini mengakui perlu adanya penyesuaian. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri karena aturan tersebut memungkinkan perubahan persentase melalui keputusan menteri.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mengambil langkah pemutusan kontrak PPPK. Ia mendorong daerah melakukan efisiensi anggaran dan mencari sumber pendapatan lain.
Menurut Tito, penyesuaian aturan belanja pegawai memang dimungkinkan, namun harus menjadi opsi terakhir. Kementerian Dalam Negeri akan terlebih dahulu memantau kondisi keuangan daerah dan menurunkan tim untuk evaluasi.
“Jangan mengharapkan solusi-solusi yang terakhir ini. Jangan dulu arahnya ke sana sebelum berusaha. Kita juga ingin lihat kepala daerah yang hebat siapa. Ada kepala daerah yang mungkin langsung menyerah begitu saja. Ya biarkan rakyatnya, kenapa pilih dia, enggak kreatif,” ujarnya.*
