JAKARTA, Ketikan.com — Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan pendataan ulang penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran.
Langkah ini diambil setelah ditemukan makanan MBG yang tidak dikonsumsi siswa di sejumlah sekolah.
“Beberapa hari saya sengaja keliling ke beberapa sekolah di Jakarta. Rada nano-nano alias sedih melihat beberapa ompreng ternyata tidak dimakan. Alasannya: ‘bosan lauknya telor terus,’ kata anak-anak SD di Jakarta Utara itu. Ada juga alasannya, ‘enakan makan di kantin,’” ujar Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di Instagram, Senin (20/4).
Selain temuan di lapangan, Nanik juga menerima keluhan dari kepala daerah terkait penyaluran MBG di sekolah swasta kalangan mampu.
“Sebelumnya saya juga dicurhatin para Kepala Daerah yg anak-anaknya sekolah di sekolah swasta ‘mahal’ di wilayahnya tapi tetap dapat MBG. Mereka mengatakan mubazir karena tidak dimakan, dan kadang dibawa pulang lalu dikasih ke ART-nya,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata Nanik, masukan serupa datang dari anggota DPR agar program difokuskan pada siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Beberapa anggota DPR juga memberi masukan ke saya agar sekolah-sekolah mahal yang siswanya anak orang mampu tidak diberi MBG. Demikian juga di sekolah negeri yang banyak siswanya dari kalangan mampu, perlu ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak, karena rata-rata siswa sudah punya bekal yang lebih bagus atau membawa uang saku untuk jajan di kantin,” tuturnya.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan agar program MBG tidak dipaksakan dan harus tepat sasaran.
“Qodarullah, dalam Rapat Kerja dengan Presiden beberapa waktu lalu, Pak Presiden menekankan bahwa pemberian MBG tidak boleh dipaksakan. Intinya, pemberian MBG harus tepat sasaran, yaitu bagi yang membutuhkan perbaikan gizi,” katanya.
Untuk itu, lanjut Nanik, BGN akan membentuk tim optimalisasi penyaluran MBG.
“Berangkat dari hal di atas, saya seizin Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Pak Dadan, kemudian membentuk Tim Optimalisasi untuk penyaluran MBG agar tepat sasaran. Tim tersebut terdiri dari Tim Investigasi di bawah saya, Kedeputian Prokerma, dan Kedeputian Tauwas. Tim Optimalisasi ini mulai menyisir penerima manfaat di wilayah DKI terlebih dahulu, dan nantinya akan bergerak ke daerah lain,” jelasnya.
BGN juga akan menghentikan penyaluran ke sekolah swasta mahal serta melakukan pendataan di sekolah negeri kawasan elit.
“Kepada sekolah-sekolah swasta mahal akan diberitahu bahwa tidak akan diberikan MBG. Sementara untuk sekolah negeri yang berada di kawasan elit, karena sifatnya heterogen, akan diberikan kuesioner: siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak. Dengan demikian, MBG akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang muridnya memang mau menerima dan membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menekan pemborosan anggaran.
“Dengan penyisiran penerima manfaat ini, BGN akan bisa mengefisienkan anggaran sekaligus menghindari pemborosan uang negara, karena MBG menjadi food waste akibat tidak dimakan siswa,” pungkasnya.*
