SUMENEP, Ketikan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026.
Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim mengatakan, pengembangan pariwisata akan terus dioptimalkan bersamaan dengan sektor-sektor potensial lainnya.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai sektor, di antaranya pariwisata,” kata Imam Hasyim usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Senin (10/8).
Selain mengembangkan pariwisata, Pemkab Sumenep juga memperkuat sinergi dengan Samsat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif dan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah.
“Bersama Samsat, kami terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sekarang hasilnya sudah cukup baik,” ujarnya.
Pemkab juga terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus penopang PAD.
“UMKM akan terus kami tingkatkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Sumenep H Dul Siam meminta pemerintah daerah lebih serius menggarap potensi wisata berbasis sumber daya alam.
Menurutnya, banyak kawasan di Sumenep memiliki potensi wisata yang belum dikelola secara maksimal sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap PAD.
“Untuk meningkatkan PAD agar lompatannya maksimal, maka Pemkab harus serius membuka sumber daya alam potensial untuk dikelola menjadi objek wisata,” katanya.
Ia menilai pengembangan destinasi wisata harus dibarengi pembangunan infrastruktur pendukung agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya menyebut realisasi PAD hingga semester pertama 2026 mencapai Rp166,04 miliar atau 49,67 persen dari target Rp334,30 miliar.
“Berdasarkan evaluasi kami, capaian PAD pada semester pertama cukup menggembirakan, hampir 50 persen target sudah terealisasi,” ujarnya.
Ferdiansyah mengatakan, sejumlah pos pendapatan masih terus dioptimalkan, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masa pembayarannya masih berlangsung.
“Untuk mengejar sisa target hingga akhir tahun, kami mengintensifkan pengawasan sekaligus pendekatan persuasif kepada wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya,” pungkasnya.
