SUMENEP, Ketikan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai menyiapkan peta jalan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Roadmap tersebut disiapkan agar potensi ekonomi Sumenep tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan yang konkret.
Hal itu dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep di Ruang Rapat Potre Koneng, Rabu (12/8/2026).
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan roadmap diperlukan sebagai arah bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan.
Pertumbuhan tersebut harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menekan angka kemiskinan.
“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” ujar Arif.
Sumenep, lanjutnya, memiliki sejumlah sektor potensial, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata, UMKM, industri kreatif, perdagangan dan jasa hingga minyak dan gas bumi.
Namun, potensi tersebut perlu dipetakan untuk menentukan sektor yang benar-benar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Bappeda akan menentukan sektor prioritas berdasarkan data dan analisis.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya pertanian dan hilirisasi, perikanan dan industri pengolahan, garam, pariwisata, UMKM dan industri kreatif, perdagangan, jasa, investasi serta industri.
Arif menekankan pentingnya hilirisasi agar komoditas Sumenep tidak terus dijual dalam bentuk bahan mentah.
Menurutnya, semakin besar nilai tambah yang dihasilkan di daerah, semakin besar pula peluang meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, hingga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, roadmap juga akan diarahkan untuk memperkuat investasi, meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembiayaan, teknologi dan digitalisasi, serta memperluas akses pelaku usaha lokal.
“Yang kami butuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas, memiliki target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, jelas kebutuhan pendanaannya, dan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah,” tegasnya.
