SUMENEP, Ketikan.com – Anggota DPRD Sumenep Fraksi PPP, M. Syukri, memberikan catatan atas usulan perubahan nomenklatur daerah menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan.
Politisi asal Pulau Kangean itu menilai perubahan tersebut harus membawa dampak nyata terhadap pembangunan dan anggaran untuk wilayah kepulauan.
“Catatan saya, yang terpenting bukan hanya namanya yang berubah. Tapi juga bagaimana keberpihakan pada pembangunan kepulauan benar-benar nyata. Mulai infrastruktur, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan bahkan kelautan. Jadi bagaimana nanti dikelola dengan baik,” katanya kepada Ketikan.com, Rabu (25/8).
Syukri menyebut dukungan terhadap wacana tersebut bukan hal baru. Menurutnya, perjuangan untuk mendapatkan kebijakan khusus bagi wilayah kepulauan telah dilakukan sejak era Bupati Busyro Karim.
Pada saat itu, Syukri mengaku bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep kala itu, pernah mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusulkan kebijakan khusus bagi wilayah kepulauan.
“Saya di era Kiai Busyro bersama Sekda Pak Atok, dulu datang ke Kemendagri, mengusulkan otorita kepulauan. Jadi ada pemisah. Ada pembangunan khusus untuk kepulauan,” ungkapnya.
Menurut Syukri, perubahan nomenklatur penting karena status sebagai kabupaten kepulauan dapat berpengaruh terhadap pola dan besaran anggaran yang diterima daerah.
“Selama ini Sumenep kan tidak masuk kabupaten kepulauan. Sehingga anggaran itu juga berbeda dari pusat,” ujarnya.
Syukri berharap perubahan status tersebut nantinya berdampak terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dan dana afirmasi yang diterima Sumenep.
“Jadi TKD, Dana Afirmasi itu tidak ada. Nah. Jika berubah ke kepulauan, maka pulau-pulau itu akan dihitung oleh pusat,” katanya.
Ia mencontohkan Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau yang menurutnya memiliki pola anggaran berbeda.
“Makanya kalau anggarannya ingin besar, seperti Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, itu beda anggarannya. Makanya kalau kepulauan itu nanti akan beda TKD-nya juga, dana afirmasi naik,” ujarnya.
Syukri juga meminta Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan perubahan nomenklatur tersebut dapat dipahami.
“Makanya pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman. Jadi wajar jika sebagian menolak, karena belum tahu tujuan sebenarnya,” katanya.
Menurutnya, pembangunan Sumenep tidak cukup hanya mengandalkan APBD sehingga dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi penting.
“Daerah itu kalau hanya mengandalkan APBD itu kecil. Makanya harus ada TKD. Sumenep itu tidak dihitung, karena dinilai masih kabupaten daratan,” pungkasnya.
