SUMENEP, Ketikan.com – Anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PKS, Syamsul Bahri, mendukung usulan perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep.
Menurutnya, perubahan nomenklatur memiliki urgensi untuk menegaskan karakter geografis Sumenep sekaligus mendorong pembangunan yang lebih adil antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Penyebutan Kabupaten Kepulauan akan mencerminkan kondisi geografis Sumenep yang sebenarnya,” ujar politisi asal Pulau Pagerungan Kecil, Sapeken itu, Kamis (27/8).
Ia menilai, karakter wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dengan wilayah daratan.
Kebutuhan konektivitas laut, transportasi antarpulau, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, pendidikan dan layanan kesehatan, katanya, memerlukan kebijakan khusus.
Karena itu, perubahan nomenklatur diharapkan dapat memperkuat perjuangan Sumenep untuk mendapatkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.
Menurut Syamsul, biaya pelayanan publik di wilayah kepulauan lebih tinggi sehingga membutuhkan dukungan anggaran dan program yang proporsional.
“Perubahan nomenklatur tidak boleh berhenti pada perubahan nama administratif,” tegasnya.
Ia menekankan, perubahan tersebut harus diikuti kebijakan anggaran, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, listrik hingga konektivitas digital yang sesuai dengan karakter kepulauan.
Selain itu, Syamsul menilai identitas sebagai kabupaten kepulauan juga dapat memperkuat arah pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman.
Sumenep, katanya, memiliki potensi besar di sektor perikanan, kelautan, minyak dan gas bumi, pariwisata bahari, perdagangan antarpulau hingga ekonomi pesisir.
Menurutnya, tujuan utama perubahan nomenklatur adalah mengurangi kesenjangan pembangunan dan memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh pelayanan publik yang setara dengan masyarakat daratan.
“Intinya, Kabupaten Kepulauan Sumenep bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi perubahan cara pandang dalam membangun Sumenep, dari pembangunan yang berorientasi daratan menuju pembangunan yang adil antara daratan dan kepulauan,” pungkasnya.
