Jogjakarta, Ketikancom – Pakar ekonomi energi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Dessy Rachmawatie, menilai target Presiden Prabowo Subianto membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) dalam tiga tahun sulit dicapai.
“Secara akademik dan empirik, target 100 GW PLTS dalam tiga tahun bisa dibilang sangat ambisius dan cenderung tidak realistis dalam kondisi saat ini. Ini bukan sekadar percepatan, melainkan lompatan ekstrem dalam sejarah pembangunan energi di Indonesia,” ujar Dessy, melansir laman resmi UMY, Rabu (1/4).
Saat ini, kapasitas PLTS Indonesia baru mencapai sekitar 1 GW secara kumulatif. Untuk mencapai target 100 GW, Indonesia harus menambah sekitar 33 GW per tahun, atau hampir 3 GW setiap bulan selama tiga tahun.
Pakar dari UMY Dr. Dessy Rachmawatie
Sebagai perbandingan, rata-rata negara berkembang di Asia hanya mampu menambah 5–10 GW per tahun.
Dessy menyoroti tiga tantangan utama yang perlu segera diatasi: keterbatasan kapasitas infrastruktur jaringan listrik, kompleksitas regulasi dan perizinan lahan yang kerap memicu konflik sosial, serta model bisnis yang belum menemukan titik temu antara kepentingan investor dan kewajiban konstitusional negara dalam mengelola sumber daya alam.
Ia mencontohkan skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) yang menjadi acuan investasi energi terbarukan.
Menurutnya, skema ini masih kurang menarik bagi investor karena kewajiban transfer aset setelah masa konsesi berakhir.
“Investor sudah membangun dan mengoperasikan selama 15 tahun, lalu harus mentransfer aset. Hal ini membuat investor ragu untuk masuk,” jelas Dessy.
Meski begitu, Dessy menilai target 100 GW bisa dikejar, asalkan pemerintah melakukan reformasi regulasi menyeluruh, menerapkan skema pembiayaan inovatif seperti blended finance, dan membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan swasta serta investor internasional.
Jika semua prasyarat terpenuhi, target 100 GW dapat dicapai dalam 5–7 tahun dengan penambahan kapasitas 15–20 GW per tahun. Sementara skenario lebih moderat membutuhkan 10–15 tahun.
“Yang terpenting, Indonesia harus membangun fundamental sistemnya terlebih dahulu, mulai dari infrastruktur, pembiayaan, hingga regulasi. Selama ini skemanya terbalik: kapasitas didorong lebih dulu, sementara sistem tertinggal. Inilah yang membuat kita seperti berlari maraton dengan beban berat,” pungkasnya.
