Jakarta, Ketikan.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan penerapan sistem verifikasi biometrik dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg), seperti sidik jari hingga retina mata, guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Usulan tersebut disampaikan Said di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026), sebagai respons atas masih terjadinya kebocoran subsidi elpiji di lapangan.
“Yang diperlukan justru adalah subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said, Senin (6/4/2026).
Ia menilai, mekanisme pendataan penerima subsidi yang selama ini digunakan belum cukup efektif jika hanya mengandalkan basis data pemerintah. Karena itu, diperlukan sistem verifikasi tambahan untuk memastikan penerima benar-benar berhak.
“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (sarankan) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg,” kata dia.
Menurut Said, berdasarkan perhitungan Banggar, jumlah penerima subsidi elpiji 3 kg yang tepat sasaran diperkirakan lebih kecil dibandingkan pagu yang tersedia saat ini.
“Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, elpiji 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu,” tutur Said.
Ia menegaskan, opsi penguatan distribusi subsidi elpiji tersebut lebih tepat dibandingkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk menekan defisit anggaran.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju,” tegasnya.
Said berpandangan, penyesuaian sebaiknya dilakukan pada BBM non-subsidi yang mengikuti harga keekonomian, dengan tetap memperhitungkan dampak inflasi.
“Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naikkan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatanlah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengusulkan pengurangan subsidi energi, termasuk BBM, sebagai langkah menekan defisit APBN di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata Jusuf Kalla.
Ia menilai, kebijakan pengurangan subsidi telah diterapkan di berbagai negara untuk menjaga stabilitas fiskal, meski berpotensi menimbulkan dampak sosial di awal penerapannya.*
