SUMENEP, Ketikan.com – Anggota DPRD Sumenep dari Partai NasDem, Ahmad Juhairi, mendukung wacana perubahan nomenklatur Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan.
Juhairi menilai, bagi masyarakat kepulauan, perubahan nomenklatur bukan sekadar perubahan nama daerah, tetapi harus diikuti kebijakan yang berpihak terhadap kebutuhan wilayah kepulauan.
“Bagi masyarakat kepulauan, wacana Kabupaten Kepulauan Sumenep bukan sekadar perubahan nama atau nomenklatur. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana status tersebut mampu menghadirkan keberpihakan kebijakan terhadap wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik,” kata Juhairi kepada ketikan.com, Senin (24/8).
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang mulai menyusun naskah akademik sebagai bagian dari proses perubahan nomenklatur tersebut.
Namun, menurutnya, proses tersebut perlu didukung kajian yang matang, dukungan masyarakat, serta komunikasi politik dengan pemerintah pusat dan DPR RI.
“Saya melihat langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep menyusun naskah akademik sebagai ikhtiar yang patut diapresiasi. Namun perjuangan ini harus dibangun di atas kajian yang matang, dukungan seluruh elemen masyarakat, serta komunikasi politik yang kuat dengan pemerintah pusat dan DPR RI. Sebab kita semua memahami bahwa perubahan status daerah bukan kewenangan pemerintah daerah semata,” ujarnya.
Juhairi menekankan, pembahasan Kabupaten Kepulauan Sumenep tidak boleh berhenti pada aspek administratif.
Menurutnya, perubahan tersebut harus memiliki dampak nyata terhadap kebijakan pembangunan, terutama dalam penganggaran dan pelayanan bagi masyarakat kepulauan.
“Saya ingin menekankan bahwa pembahasan tidak berhenti pada aspek administratif. Yang harus menjadi roh dari Kabupaten Kepulauan adalah hadirnya afirmasi anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur laut, peningkatan konektivitas antarpulau, serta pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat yang berasal dari wilayah kepulauan Masalembu, Juhairi menyatakan akan mendukung langkah yang bertujuan memperkecil disparitas pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Namun, ia mengingatkan agar wacana tersebut tidak berhenti pada narasi tanpa kejelasan tahapan dan target.
“Sebagai wakil rakyat yang berasal dari Kepulauan, saya tentu mendukung setiap langkah yang benar-benar bertujuan memperkecil disparitas antara daratan dan kepulauan. Tetapi saya juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya disuguhi narasi besar. Yang lebih penting adalah roadmap yang jelas, target yang realistis, dan komitmen bersama untuk mengawal proses ini hingga benar-benar memberikan manfaat bagi warga kepulauan,” katanya.
Juhairi menegaskan, perubahan nomenklatur bukan menjadi tujuan akhir dari perjuangan masyarakat kepulauan.
“Kabupaten Kepulauan bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat kepulauan Sumenep,” pungkasnya.
