JAKARTA, Ketikan.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, bakal membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari efisiensi anggaran, penataan dapur MBG, hingga refocusing penerima manfaat.
Hal itu disampaikan Nanik usai resmi dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Nanik menegaskan, pihaknya akan fokus melakukan efisiensi anggaran agar program MBG tidak membebani APBN tanpa mengurangi target pemenuhan gizi masyarakat.
“Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan, gizi,” kata Nanik.
Menurutnya, salah satu langkah efisiensi dilakukan melalui moratorium pembukaan dapur maupun titik baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru,” ujarnya.
Nanik mengungkapkan, saat ini sebaran dapur MBG masih banyak terpusat di wilayah Jawa, sementara daerah terpencil belum sepenuhnya terjangkau program tersebut.
“Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” ucapnya.
Selain penataan dapur, BGN juga bakal melakukan refocusing penerima manfaat MBG. Menurutnya, program itu nantinya diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
“Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus,” katanya.
Menurutnya, penerima manfaat MBG yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang akan dievaluasi kembali agar distribusi program lebih tepat sasaran.
“Jadi, kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” lanjutnya.
Nanik juga membuka peluang keterlibatan perusahaan melalui skema corporate social responsibility (CSR) maupun hibah untuk membantu pembangunan dapur MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri,” ujar Nanik.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menekan penggunaan APBN dalam pelaksanaan program MBG.
Di sisi lain, Nanik memastikan Dewan Pengarah BGN nantinya akan diisi para ahli gizi dan dokter anak guna memperkuat pelaksanaan program MBG.
“Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga profesor anak, eh dokter anak,” tandasnya.
