JAKARTA, Ketikan.com – Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jakarta Selatan, yakni GMNI, PMII, HMI, SEMMI, dan PMKRI Jakarta Selatan, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (12/8/2026).
Aksi tersebut menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan nasional di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan menyoroti berbagai isu yang dinilai merugikan rakyat dan demokrasi Indonesia.
Berdasarkan poster aksi yang beredar luas, gerakan tersebut menampilkan ilustrasi wajah Prabowo dan Gibran disertai dua kotak makanan yang merujuk pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ilustrasi itu juga dibubuhi simbol rupiah dan tanda silang sebagai bentuk penolakan serta kritik terhadap dugaan penyimpangan dalam program tersebut.
Dalam aksinya, Cipayung Plus Jakarta Selatan menyampaikan delapan poin tuntutan kepada pemerintah:
- Menghentikan total Program Kopdes Merah Putih yang diduga menjadi ladang korupsi dan pemborosan anggaran.
- Menolak Program MBG karena dinilai tidak efektif, sarat penyimpangan, serta membebani keuangan negara.
- Menyelamatkan uang rakyat melalui tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
- Menghentikan militerisasi program sipil, khususnya pelibatan unsur militer dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih.
- Mengusut tuntas kasus kematian yang terjadi selama proses pelatihan manajer Kopdes.
- Meminta pertanggungjawaban Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin atas kebijakan yang dinilai memperluas keterlibatan TNI di ranah sipil serta memicu konflik agraria.
- Menolak pengesahan revisi UU TNI yang dinilai berpotensi melegitimasi keterlibatan militer dalam urusan sipil.
- Menghentikan praktik intimidasi dan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil.
Ketua Umum GMNI Jakarta Selatan, Bung Rauf, menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat tidak seharusnya diwujudkan melalui proyek negara berskala besar yang menyerap anggaran sangat besar, sementara persoalan mendasar seperti kemiskinan dan ketimpangan belum terselesaikan.
“Kami menolak logika bahwa persoalan gizi rakyat dapat diselesaikan dengan sekadar membagikan makanan melalui sebuah program raksasa. Rakyat membutuhkan pangan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendapatan yang cukup, layanan kesehatan yang berkualitas, serta jaminan sosial yang kuat. Program pemenuhan gizi tidak boleh menjadi ladang proyek, pengadaan, dan kepentingan kelompok tertentu, apalagi dengan ditangkapnya para pimpinan BGN akibat korupsi sebelumnya dengan total kerugian negara yang fantastis,” ujar Bung Rauf dalam orasinya.
Ketua Umum HMI MPO, Fadlan, menyatakan negara tidak boleh terus membiayai program yang dinilai bermasalah di lapangan dan tidak memiliki urgensi yang jelas bagi kemakmuran rakyat.
“Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, memperkuat pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Bukan dihambur-hamburkan untuk proyek yang sarat persoalan, pemborosan, korupsi, dan dugaan penyimpangan seperti yang terjadi di program MBG,” tegas Fadlan.
Sementara itu, perwakilan PMII, Dicky, menambahkan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh diterima begitu saja tanpa kritik yang konstruktif dari masyarakat.
“Kedua program tersebut tidak boleh dipandang semata sebagai kebijakan pemerintah yang harus diterima tanpa kritik. Ketika program menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, sementara pelaksanaannya menimbulkan persoalan seperti korupsi dan penghamburan pajak rakyat, maka rakyat berhak mempertanyakan, menolak, dan menuntut pertanggungjawaban,” ujar Dicky.
