JAKARTA, Ketikan.com — Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam RAPBN 2027 sebesar Rp64,84 triliun.
Komisi X juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp17,18 triliun untuk mendukung sejumlah program prioritas di sektor pendidikan tinggi dan sains.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menilai pagu anggaran yang ada saat ini belum cukup untuk memenuhi berbagai target pembangunan nasional.
“Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak memadai, karena alokasi anggaran yang diusulkan belum mampu mendukung pemenuhan berbagai amanat, sasaran, dan target prioritas sebagaimana dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Asta Cita ke-4 dan ke-8, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RKP Tahun 2027,” kata Lalu Hadrian dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung sejumlah program strategis yang belum terpenuhi.
Program tersebut meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).
Selain itu, anggaran juga diperlukan untuk peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tunjangan profesi dosen non-PNS.
“Program di Kemdiktisaintek yang belum terpenuhi antara lain Program KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia, Beasiswa ADIK, program pendukung peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi dan iptek, hingga tunjangan profesi dosen non-PNS, BOPTN, BOPT, dan fasilitasi pembinaan kelembagaan melalui LLDIKTI,” ujarnya.
Komisi X juga menyoroti pentingnya penguatan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), revitalisasi rumah sakit pendidikan, penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta dukungan terhadap jurnal ilmiah dan ekosistem sains dan teknologi.
Lalu menegaskan pengalokasian anggaran harus tetap mengacu pada RPJPN 2025-2045, Asta Cita, RPJMN 2025-2029, dan RKP 2027 agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
