JAKARTA, Ketikan.com – PDIP meminta dinamika politik terkait wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu diselesaikan melalui mekanisme di tingkat daerah.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan perbedaan pandangan antara kepala daerah dan partai politik merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan.
“Kalau ada perbedaan pandangan di daerah, bupati dan partai di daerah harus menghadapinya. Apalagi ini menyangkut kebijakan, yang tentu sangat biasa apabila ada perbedaan-perbedaan pandangan,” kata Hugo, dikutip dari Antara, Jumat (11/9/2026).
Ia meyakini Pemkab Tapanuli Tengah bersama DPRD dapat mencari solusi melalui konsolidasi.
Terlebih, daerah tersebut baru menghadapi bencana sehingga pemerintah dinilai perlu memusatkan perhatian pada proses pemulihan dan pembangunan.
Wacana pemakzulan Masinton sebelumnya disuarakan lima partai yang memiliki kursi di DPRD Tapanuli Tengah, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.
Kelima partai menyoroti sejumlah persoalan, termasuk penyerapan APBD 2026, penanganan bantuan pascabencana banjir, serta dugaan penyelewengan anggaran.
Namun, pemakzulan disebut bukan langkah pertama. Partai-partai tersebut masih akan menempuh proses politik melalui DPRD dan mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Dugaan penyelewengan anggaran juga disebut akan dilaporkan kepada KPK, Polri, dan Kejaksaan. Tuduhan tersebut hingga kini masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
