TULUNGAGUNG, Ketikan.com — Kursi pimpinan definif di tujuh organisasi kepala daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tulungagung masih kosong.
Menanggapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung berencana untuk bertemu dengan jajaran pemkab. Tujuannya untuk memastikan kekosongan ini bisa segera terisi.
Untuk diketahui, usai dilakukan mutasi dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon II pada 8 Oktober lalu, ada tujuh OPD yang tidak dijabat pimpunan definitif. Yaitu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono mengungkapkan bahwa pemkab memang harus segera melakukan pengisian definifif.
Pasalnya, hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada kinerja di internal birokrasi dan pelayanan masyarakat secara umum.
“Menurut saya, mesti ada pengaruhnya. Tapi pengaruh itu jangan sampai dijadikan alasan untuk kita tidak bekerja. Jadi kita harus juga melakukan mitigasi-evaluasi kepada OPD agar mereka bekerja secara maksimal. Jadi menurut saya, istilah pemerintah itu tidak ada istilah kosong satu hari pun,” terangnya kepada ketikan.com, Kamis (22/10/2026).
Itu sebabnya, ia berencana menggelar pertemuan dengan pemkab. Pertemuan ini akan digelar dengan format audiensi.
Meski demikian, Marsono mengaku belum bisa memastikan waktu pertemuan. Sebab, hal ini masih perlu menanti sinkronisasi jadwal dari dua lembaga.
“Kalau minggu ini kayaknya belumlah. Belum depan. Ini kan sudah mau berakhir perpanjangannya,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menyinggung akselerasi proyek-proyek fisik yang harus segera direalisasi dalam waktu dekat. Maka, dewan juga mendorong percepatan pembangunan di sejumlah wilayah. Pertemuan dengan jajaran pimpinan OPD terkait juga masuk dalam jadwal agenda jajaran legislatif.
“Nanti dua pimpinan yang lain kita silaturahmi ke OPD-OPD memberikan motivasi. Sejauh mana secara regulasi maupun administrasi, baik sebaran maupun serapan. Maksudnya sebaran itu lokasi pembangunan dan juga secara proporsionalitas serapan anggaran yang sudah dilakukan,” bebernya. (Jurnalis/Aditya)
