SUMENEP, Ketikan.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Dulsiam, menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan yang dinilai hingga kini belum terselesaikan.
Menurutnya, masyarakat kepulauan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses layanan kesehatan, serta fasilitas pendidikan dibandingkan wilayah daratan.
“Sampai saat ini masih ada kesenjangan pembangunan antara daratan dan kepulauan,” ujar Dulsiam, Rabu (8/4).
Sebagai perwakilan dari daerah kepulauan, Dulsiam mengaku merasakan langsung dampak ketimpangan tersebut.
Ia menegaskan, Kabupaten Sumenep yang memiliki 126 pulau semestinya menjadikan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama.
“Saya sebagai pimpinan DPRD dari kepulauan merasakan bagaimana ketimpangan itu terjadi,” imbuhnya.
Ia menilai forum Musrenbangkab menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.
Dulsiam berharap aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan ke depan.
Musrenbangkab, lanjutnya, menjadi ruang strategis untuk menyatukan arah pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan merata di masa mendatang.*
