SUMENEP, Ketikan.com — Bappeda Sumenep mendorong pengentasan kemiskinan berbasis wilayah dan kemandirian masyarakat.
Langkah tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat” di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9/2026).
FGD diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemangku kepentingan, serta camat wilayah daratan.
Pembahasan mencakup aspek spasial, klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi, serta pendekatan sosiokultural masyarakat Madura.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan penanganan kemiskinan perlu diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial bersifat konsumtif, tetapi intervensi yang menyentuh masalah melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” kata Arif dalam keterangan yang diterima ketikan.com, Rabu (30/9/2026).
Menurut Arif, kondisi geografis Sumenep yang memiliki karakteristik wilayah berbeda membutuhkan bentuk intervensi yang spesifik.
Karena itu, strategi pengentasan kemiskinan perlu mempertimbangkan potensi dan persoalan di masing-masing wilayah.
Bappeda menetapkan tiga kerangka utama dalam penanggulangan kemiskinan. Ketiganya yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Strategi tersebut akan diperkuat melalui integrasi program lintas sektor dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep mencapai 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 7.940 jiwa. Penurunan tersebut menjadi bagian dari capaian penanganan kemiskinan yang perlu dilanjutkan melalui intervensi pada aspek perlindungan sosial dan penguatan ekonomi.
“Intervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Arif.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Bappeda mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL).
Kolaborasi tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah intervensi juga telah dilakukan Pemkab Sumenep. Di antaranya melalui Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan dan pangan, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Pada aspek peningkatan pendapatan, pemerintah mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan dan UMKM melalui pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya.
