KALIMANTAN, Ketikan.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menargetkan angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi maksimal 5 persen pada 2029.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026.
“Kemudian akan terus kita dorong 0 persen kemiskinan ekstrem tahun ini dan akhirnya 2029 hanya 5 persen maksimal kemiskinan kita,” ujar Cak Imin kepada awak media di Pondok Pesantren Al Falah Putera, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (24/10/2026).
Ia mengklaim angka kemiskinan saat ini telah turun menjadi sekitar 8 persen dari sebelumnya 9 persen.
“Datanya sangat banyak, kemiskinan turun menjadi hanya 8 persen dari 9 persen,” ungkapnya.
Untuk mencapai target tersebut, Cak Imin memaparkan tiga kebijakan utama Kemenko PM selama dua tahun pemerintahan, yakni mengubah pola penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, memperkuat basis data, serta meningkatkan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, penanganan kemiskinan perlu diarahkan pada pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan sosial (bansos).
“Artinya, masyarakat miskin berdaya menjadi subjek ekonomi, maka dengan sendirinya jumlah penerima bansos berkurang,” terangnya.
Kebijakan kedua berfokus pada penguatan basis data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar pelaksanaan program pemerintah lebih tepat sasaran.
Cak Imin juga berharap berbagai program, mulai dari Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga sektor pertanian, dapat saling terhubung untuk membangun ekosistem ekonomi masyarakat.
Sementara itu, kebijakan ketiga diarahkan pada penguatan UMKM melalui perluasan akses terhadap peningkatan mutu produk, permodalan, bahan baku, dan teknologi.
“Kita ingin semua UMKM memiliki akses yang kuat pada kapasitas peningkatan mutu, pada permodalan, akses bahan baku untuk produksi, yang ketiga tentu teknologi,” paparnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap UMKM melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Desa.
Meski demikian, Cak Imin menyatakan data mengenai jumlah penerima manfaat dan capaian dari ketiga kebijakan tersebut akan disampaikan lebih lanjut.
