JAKARTA, Ketikan.com – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dan mencopot Erick Thohir dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
PP KAMMI juga meminta Erick Thohir mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum (Ketum) PSSI.
Ketua PP KAMMI Bidang Kebijakan Publik, Hamzan Watoni, menilai kepemimpinan Erick Thohir perlu dievaluasi menyusul belum tercapainya target Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 serta belum konsistennya prestasi tim nasional di level internasional.
“Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, tidak ada kemajuan, malahan kemunduran yang ada. Ketika target utama gagal, maka harus ada pertanggungjawaban,” kata Hamzan dikutip dari laman resmi PP KAMMI, Selasa (11/8).
Menurut Hamzan, evaluasi terhadap sepak bola nasional tidak boleh hanya berfokus pada pelatih maupun pemain.
Ketua PP KAMMI Bidang Kebijakan Publik, Hamzan Watoni (Dok. PP KAMMI)
Ia menilai PSSI juga perlu melakukan pembenahan terhadap sistem pembinaan pemain muda, kualitas kompetisi, scouting, akademi, sport science hingga kebijakan naturalisasi.
“Jangan setiap gagal kemudian pelatih yang menjadi korban. Kalau persoalannya sistem, maka sistemnya yang harus dievaluasi,” ujarnya.
Hamzan juga menyoroti posisi Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora.
Menurutnya, dua jabatan strategis tersebut membuat tuntutan akuntabilitas kepada Erick Thohir semakin besar.
“Kami tidak mengatakan seluruh kekalahan Timnas adalah kesalahan Kemenpora. Tetapi sebagai Ketua PSSI sekaligus Menpora, Erick Thohir harus memberikan jawaban yang jelas mengenai arah dan hasil kebijakan sepak bola nasional,” tegasnya.
Atas dasar itu, PP KAMMI meminta Presiden melakukan evaluasi terhadap Erick Thohir sebagai Menpora.
Di saat yang sama, organisasi tersebut juga mendesak Erick Thohir mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian sepak bola nasional.
“Ini bukan soal satu pertandingan. Ini soal tiga tahun kepemimpinan, target yang dibangun, kebijakan yang diambil, dan hasil akhirnya. Kalau target gagal, maka wajar publik meminta pertanggungjawaban,” pungkasnya.
